TANGGAPAN TERHADAP NASKAH AKADEMIK PENDIDIKAN KONSELOR

Yang dikeluarkan ABKIN pada situs ABKIN.org

Oleh: Marjohan

Setelah mencermati dengan seksama naskah akademik pendidikan konselor yang dikemukakan oleh ABKIN pada situs abkin.org, penulis sampaikan pendapat sebagai berikut.

1. Apakah benar konselor yang statusnya sebagai pendidik ekspektasi tugasnya tidak membelajarkan klien?

Naskah akademik profesional konselor menurut hemat penulis, telah secara keliru, atau sengaja merancukan, dalam memahami Pasal 39 Ayat (2) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu disebutkan bahwa “ Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”. Jadi kalau konselor adalah pendidik (Pasal 1 ayat enam) tentu tugasnya adalah apa yang dimaksud oleh pasal 39 ayat 2 di atas. Persoalannya adalah proses pembelajaran seperti apa yang dilaksanakan oleh konselor? Apakah sama dengan pembelajarn yang diberikan guru? Disinilah, menurut hemat penulis, sebab musabab atau pangkal kekeliruannya. Penggagas NA sepertinya tidak mau menggunaan istilah pembelajaran untuk konteks tugas konselor tapi lebih memilih istilah proses pengenalan diri oleh konseli baik mengenai kekuatan dan kelemahan yang ditemukan pada dirinya mapun aspirasi hidup yang dihayatinya, yang diperhadapkan dengan peluang yang terbuka dan tantangan yang dihadapi yang ditemukannya dalam lingkungan, sehingga memfasilitasi penumbuhan kemandirian konseli dalam mengambil sendiri berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya, khususnya keputusan dalam pendidikan dan pemilihan karier serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meraih serta mempertahankan karier yang telah dipilihnya itu dalam rangka mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta peduli kepada kemaslahatan umum. Pertanyaannya, adalah, apakah yang disebutkan oleh penggagas NA itu secara keseluruhan tidak merupakan proses pembelajaran konseli? Bagaimana proses pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan diri, atau aspirasi hidup yang dihayati konseli itu berkembang? Apa cara yang ditempuh konselor untuk memfasilitasi konseli agar ia dapat secara mandiri mengambil keputusan penting dalam perjalanan hidupnya itu? Apa pula yang dilakukan konseli agar kemandirian dalam pengambilan keputusan itu menjadi miliknya? Setelah keputusan diambil konseli, bagaimana pula ia merealisasikan keputusannya itu sehingga meraih atau mempertahankan karir dalam rangka mewujudkan kehidupan produktif, sejahtera dan peduli kepada kemaslahatan umum tersebut? Kan semuanya itu hanya dapat diraih klien dengan cara belajar, sehingga proses untuk menjadikan klien sebagaimana yang dikemukakan penggagas NA itu adalah melalui proses pembelajaran.

Memang proses pembelajaran oleh konselor amat berbeda dengan proses pembelajaran yang dilakukan guru. Bila guru membelajarkan peserta didik , konteks tugas pembelajarannya adalah materi pelajaran seperti Matematika, IPA, Bahasa, dll, dengan cara mengoperasionalkan metode dan cara-cara mengajar. Tetapi bila konselor membelajarkan kliennya, konteks tugasnya adalah pengembangan kemampuan pribadi, sosial, belajar dan karir. Caranya dengan mengoperasionalkan jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung konseling. Di sinilah keunikan pelayanan profesional konselor dibandingkan dengan tugas pelayanan profesional guru. Untuk dapat lebih memahami hal ini agaknya akan bijaksana kalau penggagas NA melihat pula program bimbingan dan konseling untuk sekolah dasar dan sekolah menengah di Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh American School Counselor Association (ASCA, 2004).

2. Apakah konteks tugas konselor yang dikemukakan penggagas NA sudah berdasarkan kajian yang mendalam tentang kebutuhan dan perkembangan peserta didik?

Keunikan konteks tugas konselor sebagaimana dikemukakan penggagas NA Pendidikan Professional Konselor yaitu proses pengenalan diri konseli dengan memperhadapkan kekuatan dan kelemahannya dengan peluang dan tantangan yang terdapat dalam lingkungannya, dalam rangka menumbuhkan kemandirian dalam mengambil berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya sehingga mampu memilih, meraih serta mempertahankan karir untuk mencapai hidup produktif dan sejahtera, dalam konteks kemaslahatan umum”, dari sudut pandang kebutuhan dan perkembangan konseli (istilah ABKIN) tampaknya tidak jelas dan sangat kabur. Bagaimana rumusan operasional dari konteks tugas seperti itu bila pelayanan konseling hendak diselenggarakan di SD, SLTP, SLTA, atau di perguruan tinggi? Bagaimana merumuskannya secara sederhana sehingga dapat dilakukan layanan yang operasional agar siswa SD, SLTP, SLTA mampu memilih, meraih dan mempertahankan karirnya? Mencapai hidup produktif dan sejahtera dalam konteks kemaslahatan umum? Apa tidak cukup hal itu semua disederhanakan saja menjadi: materi pengembangan kemampuan pribadi, sosial, belajar, dan karir sebagaimana yang telah tercantum dalam program pengembangan diri Permendiknas No. 22 tentang Standar Isi? Apa jaminannya bahwa apa yang disusun oleh penggagas NA lebih baik dari Permendiknas No. 22? Berapa pakar BK yang merumuskan itu? Apakah tahapannya lebih hebat dari apa yang dilakukan BSNP sebelum naskah itu ditandatangani Menteri Pendidikan Nasional?

Penulis yakin bahwa jawabannya kalau tidak akan kurang mungkin sama. Kalau begitu mengapa mempersoalkan barang yang telah mapan sedangkan penggantinya belum bisa dibuktikan kehebatannya?

3. Dapatkah dibenarkan cara pandang penggagas naskah akademik mengambil satu permendiknas dan menafikan permendiknas yang lain?

Penggagas naskah akademik mengakui dan mengambil permendiknas 28/2007 sebagai landasan berpijaknya di satu sisi, tetapi amat menolak permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi, di sisi lain. Sebagaimana diketahui, Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan ketentuan pemerintah, jabaran dari PP. No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berinduk pada UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Materi Permendiknas itu berasal dari hasil karya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang secara khusus diberi tugas dan kewenangan oleh pemerintah menyusun konsep-konsep tentang standar pendidikan yang selanjutnya akan diberlakukan oleh pemerintah melalui diterbitkannya Permendiknas. Oleh BSNP, tahapan yang dilalui dalam proses penyusunan kedua permendiknas tersebut (Permendiknas No. 27/2008 dan Permendiknas No. 22/2006) adalah sama, yaitu dimulai dengan curah pendapat para nggota btim ad hoc dengan anggota BSNP, penyusunan alat pengumpul data yang digunakan untuk menjaring pendapat para stake holders, pengumpulan data ke berbagai daerah, analisis data, penyusunan draf, review draft, validasi draft ke stake holders, penyempurnaan draft, mengikutsertakan unit utama di jajaran depdiknas yang terkait dengan materi yang terdapat dalam draft, uji publik, finalisasi draft, sampai akhirnya diputuskan oleh BSNP layak untuk diajukan ke Menteri Pendidikan nasional untuk dijadikan Peratutan Menteri. Apakah para penggagas tidak ikut sama sekali dalam proses tersebut? Kalau tidak ikut, apakah pengagas naskah akademik tidak ingin memberikan masukan yang penting untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan eksistensi profesi BK di tanah air waktu materi-materi it dalam proses pembahasan? Saya yakin ketika materi-materi yang berkaitan dengan Permendiknas No. 22/2006 di dalam tahapan proses pembahasan seperti dikemukakan itu, para penggagas naskah akademik ada yang ikut dalam memberikan sumb